Jakarta
Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) adalah yayasan asal Jerman. Kami menyelenggarakan pendidikan politik terkait HAM, demokrasi, ekonomi pasar, dan perubahan iklim. Di Asia Tenggara dan Timur, kami memiliki kantor di Bangkok, Hanoi, Jakarta, Manila, Seoul, Taipei, dan Yangon. Kami juga bekerja di Malaysia. Di Indonesia, kami bekerjasama dengan Kemenkumham RI, Kabupaten Wonosobo, LeGePe, SeJuK, CIPS, InDeKS, dan Climate Institute. Secara berkala, kami juga mengirim delegasi untuk ikut kegiatan internasional di The Council of Asian Liberals and Democrats dan International Academy for Leadership. Kenali tim kami, partner kami dan jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami.
News
-
We're looking for Program Officer!
FNF Indonesia is looking for a Program Officer! Come join us to be a part of the Friedrich Naumann Family, apply before May 5, 2024!
-
Memperjuangkan Pelayanan Publik Inklusif: Tantangan dan Harapan bagi Kaum Disabilitas di Indonesia
Tantangan pelayanan publik bagi kaum disabilitas di Indonesia menjadi sorotan, dengan aksesibilitas sulit, informasi terbatas, dan diskriminasi yang masih dirasakan. Meskipun ada inovasi, tetapi usaha tersebut belum cukup ramah terhadap kaum disabilitas. Harapan terletak pada langkah-langkah Kemenkumham RI dalam memperbaiki sistem, melibatkan kaum disabilitas dalam perumusan kebijakan, dan meningkatkan pelayanan bantuan hukum yang lebih bersahabat bagi mereka. Bersama dengan FNF Indonesia, acara kali ini diadakan di Pekanbaru, Riau (7/3).
-
Demi Menghapus Diskriminasi dan Segregasi, Mahasiswa dari Kepulauan Rempah Hidupkan Tekad “Maluku Parsamua”
SEJUK dan FNF Indonesia kali ini mengadakan "Workshop dan Beasiswa Produksi Konten Keberagaman" di Maluku, Ambon pada 1-4 Maret 2024. Baca lebih lengkap tentang kegiatan kami di sini!
-
Membangun Pelayanan Publik Berbasis HAM yang Inklusif
Pelajari bagaimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui berbagai layanan publik. Dari mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga memastikan akses bagi masyarakat yang terpinggirkan, jelajahi bagaimana Kemenkumham mengintegrasikan hak asasi manusia dalam regulasi dan pelayanan publik. Didukung oleh FNF Indonesia, kegiatan kali ini dilakukan di Medan (22/2).
-
Harmonisasi Kemakmuran dan Kemanusiaan: Sebuah Rancangan untuk Meningkatkan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Indonesia memelopori Bisnis & Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Presiden No. 60/2023. Strategi yang selaras dengan prinsip-prinsip PBB ini sudah menangani 1.366 pengaduan, membentuk gugus tugas nasional dan regional. Perangkat seperti PRISMA sudah melibatkan 231 perusahaan, menumbuhkan lanskap kompetitif yang menghormati hak asasi manusia. Kolaborasi FNF Indonesia memperkuat lompatan transformatif ini, menandai kepemimpinan Indonesia dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab. Baca untuk mengetahui lebih lanjut.
-
Pelatihan Kebebasan Sipil: Advokasi dan Tantangan Kebebasan Berpendapat
Pada 23-25 Februari 2024 lalu, FNF Indonesia dan Lembaga INDEKS kembali lagi mengadakan Pelatihan Kebebasan Sipil di Jakarta. Kali ini tema nya juga meliput advokasi dan tantangan kebebasan berpendapat. Baca lebih lanjut mengenai training tersebut disini.
-
Kebebasan Ekonomi dan Tantangan Kewirausahaan Digital
Pada 24 November 2023, FNF Indonesia bersama Alumni IAF Indonesia mengadakan Networking Event & Public Discussion bertajuk "Kebebasan Ekonomi dan Tantangan Kewirausahaan Digital" yang diselenggarakan di kantor FNF Indonesia, di Jl. Kertanegara no. 51, Kebayoran, Jakarta Selatan. Substansi dari diskusi publik tersebut telah dirangkum di artikel ini oleh Sukron Hadi, IAF Alumni dan Organizer kegiatan dari partner FNF Indonesia, INDEKS.
-
Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) di Lampung
Lampung menjadi provinsi ke-26 yang mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, giat dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Fungsi Gugus Tugas ini ialah meamalkan Stranas B-HAM yaitu pedoman apa yang harus dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM di dalam setiap programnya.
-
Kebebasan Ekonomi dan Manfaatnya untuk Kesejahteraan Masyarakat
INDEKS dan FNF Indonesia kembali mengadakan Pelatihan Dasar Kebebasan Ekonomi. Kali ini, kegiatan diadakan di Medan pada 28-30 Juli 2023 lalu. 24 peserta terpilih yang berlatar belakang mahasiswa, aktivis muda, dan pelaku usaha belajar banyak bersama-sama narasumber informatif. Baca selengkapnya disini.
-
Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM Sukses Terlaksana, Kemenkumham Tingkatkan Pendaftaran Merek dan Perseroan Perorangan
Friedrich Naumann Stiftung (FNF), Kementerian Hukum dan HAM bersama Kantor Wilayah Kemenkumham di Pontianak, Bangka dan Mataram menggelar kegiatan sosialisasi, dan diseminasi bertema “Pelayanan Publik Berbasis HAM Menuju Pelayanan Publik Inklusif bagi Pendaftaran Merek dan Perseroan Perorangan”.
-
Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil di Mataram, NTB
Bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM di NTB? Apakah NTB bersih dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? Para peserta Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil di Mataram, NTB tanggal 16-18 Juni kemarin mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini dan belajar mengenai kebebasan sipil dengan narasumber-narasumber terpercaya dipandu oleh trainer dari INDEKS. Baca artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut.
-
Terima kasih, Dr. Almut Besold!
Dr. Almut Besold resmi menyelesaikan jabatan 5 tahunnya sebagai Kepala Kantor FNF Indonesia pada Juni 2023. Maka dari itu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepemimpinannya selama ini. Pemimpin yang demokratis dan mengutamakan kerjasama tim, kami sungguh berterima kasih karena sudah berkesempatan bekerja dibawah naungan Dr. Almut Besold.
-
Bagaimana Ekonomi Pasar Menjawab Tantangan Pembangunan Berkelanjutan?
Bagaimana Ekonomi Pasar Menjawab Tantangan Pembangunan Berkelanjutan? Mari cari tahu melalui catatan pribadi Nanang Sunandar, peserta Seminar IAF "Masa Depan Ekonomi Pasar", 28 Mei – 9 Juni 2023 lalu.
-
Kebebasan Ekonomi Adalah Hak Asasi Manusia
Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dan Lembaga INDEKS (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) baru saja melaksanan kegiatan Pelatihan Dasar Kebebasan Ekonomi. Kegiatan ini didukung Kementerin Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pelatihan ini digelar di Bandung pada Jumat-Minggu, 12-14 Mei 2023 dan diikuti 24 peserta hasil seleksi dari 92 pendaftar. Mereka beralatar belakang mahasisiswa, aktivis muda, dan pelaku usaha.
-
Diskusi Peluncuran Makalah Kebijakan CIPS “Achieving Indonesian Palm Oil Farm-to-Table Traceability through ISPO-RSPO Harmonization”
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merilis studi terbarunya Achieveing Indonesia Palm Oil Farm to Table Traceability through ISPO-RSPO Harmonization. Acara peluncuran makalah kebijakan terbaru ini bertajuk “Minyak Sawit: Dapatkah Menjadi Kekayaan yang Berkelanjutan?” menghadirkan perwakilan dari pemerintah, asosiasi pengusaha kelapa sawit, RSPO, dan serikat petani kelapa sawit Indonesia. Acara yang dimoderatori oleh Mukhammad Faisol Amir, peneliti muda CIPS ini dilangsungkan pada Jumat, 31 Maret 2023 secara daring.
