Jakarta
Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) adalah yayasan asal Jerman. Kami menyelenggarakan pendidikan politik terkait HAM, demokrasi, ekonomi pasar, dan perubahan iklim. Di Asia Tenggara dan Timur, kami memiliki kantor di Bangkok, Hanoi, Jakarta, Manila, Seoul, Taipei, dan Yangon. Kami juga bekerja di Malaysia. Di Indonesia, kami bekerjasama dengan Kemenkumham RI, Kabupaten Wonosobo, LeGePe, SeJuK, CIPS, InDeKS, dan Climate Institute. Secara berkala, kami juga mengirim delegasi untuk ikut kegiatan internasional di The Council of Asian Liberals and Democrats dan International Academy for Leadership. Kenali tim kami, partner kami dan jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami.
News
-
Diskusi FNF-IAF: “Cerita dari Dalam: Ketika Pegiat Demokrasi Menjadi Pegiat Negara.”
Pasca Orde Baru, ruang politik menjadi semakin terbuka. Tersingkirnya militer aktif dan birokrasi dari sistem elektoral membuka ruang baru bagi masyarakat sipil untuk memasuki arena. Sistem multipartai diberlakukan. Dan beberapa tahun kemudian, terselenggara pula pemilihan langsung, baik untuk jabatan eksekutif maupun legislatif, di tingkat pusat maupun daerah. Sebagian aktivis mencoba memanfaatkan peluang tersebut dengan mengikuti pemilu. Mulai dari jalur calon independen untuk DPD, dan juga melalui pendirian partai baru. Namun sejauh ini partai-partai yang didirikan oleh aktivis seperti PRD dan Partai Buruh tidak berhasil meraih suara yang signifikan di dalam pemilu. Kegagalan aktivis pegiat demokrasi untuk bertarung dengan partai yang dibangunnya sendiri inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian banyak aktivis yang memasuki partai-partai politik yang sudah ada, termasuk partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, PKB, bahkan partai-partai yang dipimpin oleh purnawirawan tentara seperti Hanura atau Gerindra.
-
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Perspektif Kesejahteraan dan Kebebasan
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sedang menarik perhatian masyarakat Indonesia, hal ini pun mengundang pro dan kontra. Mengapa demikian?
-
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Menyongsong RPJP 2025-2045
FNF Indonesia dan Lembaga Gerakan Pemberdayaan (LEGEPE) menyelenggarakan Training of Fasilitator (ToF) Pemberdayaan Masyarakat untuk merumuskan Program Pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Peserta adalah 30 fasilitator pemberdayaan yang menjadi perwakilan dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan ini dilakukan untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 2025-2045.
-
Pendidikan Kewarganegaraan “Saatnya Pemuda Menentukan Peran Mereka”
FNF Indonesia dan Lembaga Gerakan Pemberdayaan (LEGEPE) menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Menengah “Peningkatan Kompetensi Pemuda” di Semarang pada tanggal 13-14 Agustus 2024. Sebagai generasi penerus bangsa bangsa, pemuda memiliki peran penting dalam kehidupan suatu negara. Peran aktif pemuda inilah yang akan mempengaruhi kemajuan negara ke arah yang lebih baik.
-
Pelatihan Advokasi Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi dalam Organisasi
Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki prinsip antidiskriminasi. Prinsip ini melarang dengan tegas praktik diskriminasi dan kekerasan atas dasar keunikan-keunikan manusiawi, sambil pada saat yang sama mempromosikan relasi antar-manusia yang mengapresiasi keberagaman, menjunjung kesetaraan, dan inklusif.
-
Data: Unsur Penting bagi Petani GAPOKTAN Penggerak BUMP
Seiring berkembangnya teknologi, masih banyak sektor yang belum mengutamakan penggunaan teknologi, salah satunya sektor pertanian. LEGEPE dan FNF Indonesia melihat bahwa data pertanian memiliki peranan yang sangat besar dalam mensukseskan bisnis usaha tani. Namun begitu, masih banyak petani yang belum paham akan pentingnya data pertanian dan bagaimana proses sinergi di antara kelompok tani dalam mengolah data pertanian.
-
Workshop “Krisis Iklim dan Adaptasi Mitigasi”
Krisis iklim yang diakibatkan oleh peningkatan aktivitas manusia, khususnya emisi CO2, telah
menyadarkan kita bahwa tidak ada sudut dunia yang kebal terhadap konsekuensinya. Dampaknya
beragam; mulai dari meningkatnya suhu yang memicu degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca
ekstrem, kerawanan pangan dan air, gangguan ekonomi, serta beragam konflik sosial.
-
Diskusi Publik “Keadilan Iklim”
Pada 12 Agustus 2022, bertempat di Sinou Kaffe Melawai, Jakarta, Climate Institute bersama
Friedrich Naumann Foundation dengan dukungan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan
diskusi publik dengan tema “Keadilan Iklim”. -
Diskusi Publik “Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat”
Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang
berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini juga
berarti berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak
dasar yang melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Namun, sekalipun dengan adanya
berbagai landasan hukum yang menjamin hak atas lingkungan hidup, pada kenyataannya hak-hak
atas lingkungan hidup masih kerap terabaikan. -
[Undangan Diskusi] Tren Demokrasi Dunia Dan Indonesia
Apakah dunia secara umum dan Indonesia secara khusus menjadi makin demokratis atau makin berperilaku otoriter? Banyak negara menjadi makin bergeser ke arah perilaku otoriter selama pandemi berlangsung, aturan-aturan pembatasan dikeluarkan seiring dengan perlunya membatasi penyebaran penyakit. Ayo, kuti diskusinya! Klik untuk info lebih lanjut.
-
FNF Indonesia dan INDEKS Kembali Adakan Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil
FNF Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Lembaga Indeks kembali menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil pada tanggal 29-31 Juli 2022. Kegiatan Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil merupakan salah satu fokus kerjasama FNF Indonesia dan Perkumpulan Lembaga Indeks, yang bertujuan untuk memajukan hak-hak sipil dan politik dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.
-
Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bergeser Menjadi Tabu
Dalam ICCPR, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak sipil yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Selain itu UUD 1945 juga menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meski demikian, saat ini kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi warga Indonesia secara umum menghadapi beberapa hambatan. Selengkapnya, simak hasil reportase diskusi Publik 'Menyoal Tabu dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi' 10 Juni 2022 lalu.
-
[May 2022] We are looking for Interns!
Join our internship program! FNF Indonesia offers highly motivated individuals an opportunity to be exposed to the mission and objective of various projects involving credible local implementing partners.
-
Penandatanganan MoU, Wujud Komitmen dan Sinergi FNF-Kemenkumham
Penandatangan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit (FNF Jakarta) dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) telah dilakukan pada tanggal 27 April 2022 lalu.
-
[April 2022] We are hiring!
The Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia is inviting qualified individuals to fill the position of Program Assistant Climate Change and Communications. See the eligibility requirements and instructions on how to apply.
