Jakarta
Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) adalah yayasan asal Jerman. Kami menyelenggarakan pendidikan politik terkait HAM, demokrasi, ekonomi pasar, dan perubahan iklim. Di Asia Tenggara dan Timur, kami memiliki kantor di Bangkok, Hanoi, Jakarta, Manila, Seoul, Taipei, dan Yangon. Kami juga bekerja di Malaysia. Di Indonesia, kami bekerjasama dengan Kemenkumham RI, Kabupaten Wonosobo, LeGePe, SeJuK, CIPS, InDeKS, dan Climate Institute. Secara berkala, kami juga mengirim delegasi untuk ikut kegiatan internasional di The Council of Asian Liberals and Democrats dan International Academy for Leadership. Kenali tim kami, partner kami dan jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami.
News
-
Kabupaten Wonosobo Ramah HAM: Edisi September 2022
Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan dukungan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia telah sukses menggelar beberapa kegiatan di bulan September 2022 berkaitan dengan rangkaian kegiatan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
-
Buana Lestari: Serumpun Kisah mengenai Manusia dan Lingkungan
Buana Lestari merangkum kisah manusia dari penjuru Indonesia dalam perspektif perubahan iklim. Dari petani di Sulawesi Utara hingga aktivis lingkungan di Jawa Timur. Kisah-kisah ini dihadirkan agar kita makin menyadari dan memahami dampak dari kerusakan lingkungan bagi keberlangsungan hidup kita. Semuanya agar kita terus mengupayakan menjaga bumi agar senantiasa lestari demi mencapai keadilan iklim sebagai bagian dari penjaminan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
-
Asa Arunika - Kesadaran akan Akibat Perubahan Iklim pada Hidup Kita
Menceritakan kisah Egi, seorang pekerja NGO dan Donna, seorang barista, bertemu secara tidak disengaja. Pertemuan keduanya membawa mereka saling belajar satu sama lain, mulai dari makna perjuangan; berdamai dengan masa lalu; hingga dampak perubahan iklim dan pentingnya keadilan iklim bagi kehidupan di sekitar mereka.
-
Strategi Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak dalam Dunia Bisnis
Masa kanak-kanak adalah fase penting pembentukan kepribadian anak. Seorang anak selayaknya mendapat perlakuan yang baik serta terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terjadi 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total tersebut.
Hal ini memperlihatkan bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada triwulan pertama tahun 2021 masih cukup tinggi, termasuk di dunia bisnis. Maka apa strategi terbaik untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak di dalam dunia bisnis? -
Diskusi Etika Dunia Digital
Di dalam medsos, kebohongan menjadi sesuatu yang biasa, baik bohong karena salah memilih kata, bohong karena disengaja untuk tujuan tertentu atau untuk menampilkan image tertentu ke dunia luar. Fakta menjadi nomor dua, narasi lebih penting dari fakta. Yang penting viral. Dalam episode terakhir dari seri diskusi demokrasi tahun 2022 ini, dibicarakan tentang bagaimana kita merumuskan etika yang perlu dikembangkan dalam merespon perkembangan dunia digital, yang juga menjadi wilayah baru bagi dunia demokrasi.
-
Diskusi Hari Pangan Sedunia: Bersatu dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia
Hari Pangan Sedunia yang diperingati tiap 16 Oktober seharusnya dapat menjadi simbolis keberhasilan negara-negara dalam mewujudkan ketahanan pangan. Nyatanya, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Menanggapi hal tersebut, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengadakan Talkshow Hari Pangan Sedunia 2022 dengan tema “Tantangan Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia”. Diskusi yang dimoderatori oleh Azizah Fauzi, Peneliti Muda CIPS, ini diharapkan mampu membahas secara menyeluruh tantangan ketahanan pangan di Indonesia dengan menghadirkan tiga perspektif penting; peneliti, praktisi lapangan, dan sektor swasta.
-
Pengaruh Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi dalam Organisasi dan Bisnis
"DEI perlu menjadi pedoman dalam tata kelola organisasi untuk menghindari praktik diskriminasi di lingkungan organisasi." Baik organisasi pemerintah, bisnis, ataupun non-profit. Tidak hanya itu, menghidupkan DEI dalam organisasi juga memliki beberapa manfaat dalam pengembangan organisasi. Apakah DEI dapat menguntungkan bisnis dan memajukan ekonomi?
-
Pelatihan Kebebasan Ekonomi
Kebebasan ekonomi sama pentingnya dengan kebebasan sipil. Kebebasan ekonomi penting karena ia adalah bagian inheren dari perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). Slogan “Life, Liberty, and Property” yang dikumandangkan para pejuang HAM abad ke-17 mencerminkan bahwa penghormatan atas harkat dan martabat manusia didasarkan pada hak-hak alami yang melekat pada diri setiap orang. Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dan Lembaga INDEKS (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) kembali menggelar kegiatan pelatihan Advokasi Kebebasan Ekonomi pada 6-8 September 2022. Kegiatan ini didukung Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
-
Dokumenter Perubahan Iklim: Mengurai Manado 2022
Manado sebagai kota pesisir yang menjadi destinasi wisata, ternyata terancam akibat bahaya perubahan iklim. Bekerja sama dengan FNF Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Climate Institute mencoba mengurai permasalahan yang menyebabkan Manado menjadi salah satu kota yang rentan akan bahaya perubahan iklim yang kami sajikan dalam bentuk film dokumenter.
-
Workshop “Green Citizen in Smart City” di Gorontalo
Dengan tema besar Keadilan Iklim sebagai benang merah kegiatan tahun ini, Gorontalo menjadi kota terakhir sebagai penutup dari rangkaian workshop dan diskusi, di mana Climate Institute dan Fridrich Naumann Foundation mengadakan workshop dengan tema “Green Citizen in Smart City”. Isu ini kembali diangkat di Kota Gorontalo, setelah di tahun sebelumnya diskusi daring dengan tema smart city dilaksanakan sebagai hasil kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo.
-
Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil dan Manfaatnya Bagi Peserta
UUD 1945 telah menjamin hak-hak sipil dan politik. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Ini artinya penegakkan HAM di Indonesia dalam kebebasan sipil sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun dalam implementasinya, pelanggaran kebebasan sipil dalam beberapa tahun terakhir semakin sering ditemukan. Dalam Freedom in the World 2022, Freedom House memberikan Indonesia skor 59 untuk kondisi kebebasan sipil dan hak-hak politik 2021, turun dari skor tahun-tahun sebelumnya—yakni 61 (2020), 62 (2019), 64 (2018), dan 65 (2017)—dan membuat Indonesia lebih dalam terpuruk sebagai negara partly free sejak 2014.
-
Diskusi FNF-IAF: “Cerita dari Dalam: Ketika Pegiat Demokrasi Menjadi Pegiat Negara.”
Pasca Orde Baru, ruang politik menjadi semakin terbuka. Tersingkirnya militer aktif dan birokrasi dari sistem elektoral membuka ruang baru bagi masyarakat sipil untuk memasuki arena. Sistem multipartai diberlakukan. Dan beberapa tahun kemudian, terselenggara pula pemilihan langsung, baik untuk jabatan eksekutif maupun legislatif, di tingkat pusat maupun daerah. Sebagian aktivis mencoba memanfaatkan peluang tersebut dengan mengikuti pemilu. Mulai dari jalur calon independen untuk DPD, dan juga melalui pendirian partai baru.
-
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Menyongsong RPJP 2025-2045
FNF Indonesia dan Lembaga Gerakan Pemberdayaan (LEGEPE) menyelenggarakan Training of Fasilitator (ToF) Pemberdayaan Masyarakat untuk merumuskan Program Pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Peserta adalah 30 fasilitator pemberdayaan yang menjadi perwakilan dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan ini dilakukan untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 2025-2045.
-
Pendidikan Kewarganegaraan “Saatnya Pemuda Menentukan Peran Mereka”
FNF Indonesia dan Lembaga Gerakan Pemberdayaan (LEGEPE) menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Menengah “Peningkatan Kompetensi Pemuda” di Semarang pada tanggal 13-14 Agustus 2024. Sebagai generasi penerus bangsa bangsa, pemuda memiliki peran penting dalam kehidupan suatu negara. Peran aktif pemuda inilah yang akan mempengaruhi kemajuan negara ke arah yang lebih baik.
-
Pelatihan Advokasi Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi dalam Organisasi
Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki prinsip antidiskriminasi. Prinsip ini melarang dengan tegas praktik diskriminasi dan kekerasan atas dasar keunikan-keunikan manusiawi, sambil pada saat yang sama mempromosikan relasi antar-manusia yang mengapresiasi keberagaman, menjunjung kesetaraan, dan inklusif.
