Tentang Kami
Partner Kami
Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan ekonomi, dan membatasi perubahan iklim terutama dengan bekerja sama dengan mitra-mitra.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenham RI): Setelah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak 2015 hingga 2024, Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) melanjutkan kolaborasi strategisnya dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak 2025 dalam upaya memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk pengembangan isu Business and Human Rights (BHR).
Lembaga Strategi Gerak Pembangunan (LestraGP): Sebuah Yayasan Independen yang memiliki visi dan misi meningkatkan kesejahteraan dan keberdikarian masyarakat di daerah jawa tengah dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS): Lembaga think-tank independen, nirlaba, dan non-partisan yang mengadvokasi reformasi kebijakan yang mengacu pada penelitian dan analisis kebijakan berbasis bukti. CIPS mengadvokasi rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan di lembaga legislatif dan eksekutif Indonesia.
Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks): Sebuah perkumpulan yang mengampu misi mempromosikan peningkatan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, berbasis kebebasan individu dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi, kesetaraan di depan hukum, dan solidaritas voluntaristik.
SAFEnet: Organisasi yang berfokus pada advokasi kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak digital di Indonesia serta mendorong kebijakan yang melindungi privasi, keamanan data, serta hak-hak pengguna internet.
Yayasan Bentala Indra Nusantara (BINA): Organisasi nirlaba yang dibentuk atas dasar kolaborasi masyarakat dari berbagai latar belakang yang memiliki visi bersama untuk memperluas kontribusi nyata dalam memperjuangkan keadilan sosial, keberdayaan komunitas, dan tata kelola publik yang lebih inklusif.