Bisnis dan HAM
Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) di Lampung
Prinsip-prinsip Pedoman PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga elemen utama. Elemen pertama adalah kewajiban negara untuk melindungi, yang mengacu pada tanggung jawab negara dalam menjaga dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Negara bisa memastikan hak-hak asasi manusia warganya dengan merumuskan kebijakan hak asasi manusia yang mendorong perusahaan swasta untuk menghormati hak-hak asasi manusia individu di sekitarnya.
Elemen kedua adalah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peran penting dalam menghormati hak asasi manusia. Ini diwujudkan dalam upaya perusahaan untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Elemen ketiga adalah akses terhadap upaya pemulihan, yang menekankan pentingnya ada mekanisme yang memungkinkan individu atau pihak terdampak untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan jika terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis. Baik negara maupun perusahaan perlu memiliki sistem pemulihan yang efektif dalam menghadapi situasi di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam konteks bisnis.
Untuk mencapai praktis bisnis yang mengutamakan hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun Rancangan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan STRANAS B-HAM. Stranas ini diharapkan menjadi panduan-panduan yang rill dan lebih jelas terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM di dalam setiap programnya.
Lampung menjadi provinsi ke-26 yang mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. Dengan dukungan Friedrich Naumann Foundation Indonesia, kegiatan pengukuhan berjalan dengan lancar. Pengukuhan ini dihadiri oleh staff lokal Kanwil KemenkumHAM Lampung dan dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Kakanwil KemenkumHAM Lampung dan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, yang hadir secara daring.
