International Academy for Leadership

Dasar untuk Masyarakat Terbuka: Pendidikan Politik

Senin, 11 Maret 2019 menjadi hari pertama saya dan 25 peserta dari sejumlah negara lain disambut oleh Direktur IAF Betina Sollinger. Acara khas Jerman menyambut dengan segelas wine putih di masing-masing tangan peserta. Beruntung memang, mengenal sejumlah orang dari setiap negara di belahan dunia. Di kawasan Asia tenggara ada saya, perwakilan dari Malaysia, Vietnam dan tentu Thailand. Dari kawasan Amerika ada dari Meksiko, Peru dan Argentina. Belum lagi dari timur tengah, ada dari Israel, Palestina, Yordania, dan juga Tunisia, serta Maroko. 

Peserta yang paling banyak datang dari Negara Rusia. Selepas berkenalan dan disambut hangat oleh Katrina serta Philip staff asisten peserta, kami juga dikenalkan dengan dua orang mentor yakni Sven Grest kebangsaan Jerman yang mengambil Phd di Ingrris, dan juga seorang dosen dari Turki, Dr. Bican Sahin.

Dihari pertama ini selepas makan malam, kami langsung memasuki kelas. Di sana kami dikenalkan dengan program yang akan kami lakukan selama dua pekan ke depan. Banyak yang menarik, dan tentu jalan-jalan atau tamasya menjadi tujuan jadwal yang paling banyak dilihat oleh peserta. Dari sejumlah hari tersebut, ada beberapa jurnal yang saya rangkum dari tiap pengenalan yang disampaikan sangat ringkas oleh pemateri. 

Demokrasi Terbukti Ciptakan Masyarakat yang Setara

Penerapan negara demokrasi di berbagai belahan dunia diakui sebagai salah satu langkah untuk menciptakan masyarakat yang setara. Fasilitator International Academy For Leadership, Sven Gerst mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam pemilu yang merupakan salah satu komponen negara demokrasi memang masih perlu banyak pembenahan. Namun ia mengatakan, perlu ada pendidikan politik yang baik untuk masyarakat agar menciptakan keserataan yang sesuai dengan konsep demokrasi. 

"Menciptakan kedudukan yang sama dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah. Namun itu bisa kita lakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan politik yang baik di masyarakat agar sesuai dengan konsep demokrasi yang sudah berjalan," kata Sven Gerst saat menjadi pembicara dalam Foundation of Open Society di Gummerbasch, Jerman, Selasa (12/3/2019). 

Menurutnya, penerapan konsep demokrasi dan masyarakat terbuka tak hanya selalu tentang negara namun juga tentang kebebasan individu. Di banyak negara yang sudah menerapkan konsep masyarakat terbuka, ada banyak kebijakan yang dibuat berdasarkan saran dan masukan dari masyarakat.

Demokrasi Menjamin Hak Warga Negara

Penerapan konsep demokrasi dalam bernegara dianggap menjadi salah satu indikator kemajuan dunia saat ini. Dosen asal Turki, Dr. Bican Sahin saat menjadi pembicara dalam International Academy For Leadership di Gummerbasch, Jerman, Selasa (12/3/2019) mengatakan, penerapan demokrasi memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. 

Salah satunya adalah dibuatnya berbagai aturan dan hukum yang mengedepankan asas keadilan untuk publik. Keputusan yang diambil oleh sebuah negara yang menganut demokrasi banyak didasari pada kepentingan yang bermanfaat untuk publik. 

"Demokrasi adalah tentang membuat aturan dan keputusan untuk publik. Membuat keputusan yang bermanfaat untuk Publik. Konsep demokrasi juga merupakan mekanisme untuk mengambil keputusan akhir dalam sebuah komunitas," kata Dr. Bican Sahin. 

Dr. Bican Sahin membandingkan dengan negara yang tak menjalankan konsep demokrasi atau otoriter. Negara yang masih mengusung konsep kediktatoran dalam tatanan justru banyak merugikan masyarakat. Mayoritas negara diktator hanya mementingkan kepentingan sekelompok golongan tanpa mempertimbangkan apa kebutuhan masyarakat secara luas di negara tersebut.

Kebebasan Berbicara dan Berpendapat Penting untuk Dijaga

Kebebasan berpendapat dan berekspresi kerap diidentikkan dengan paham liberal. Beberapa negara di Dunia, bahkan masih ada yang menganggap kebebasan ini bisa mengancam.

Menurutnya, kebebasan berpendapat sangat perlu diterapkan saat ini. Ia mengakui terkadang kebebasan itu perlu ada kontrol, namun sudah seharusnya negara memahami bahwa konsep kebebasan berpendapat dan berbicara tak selalu soal menyuarakan kebencian dan provokasi. 

"Mengapa kita butuh Kebebasan berpendapat dan berekspresi di Dunia ini. Ketika kita bebas tak berarti kita penganut liberal. Itu pemahaman yang salah," kata Dr. Sven Grest

Dia mengatakan, di banyak negara kebebasan berpendapat dan berekspresi memang kerap disalah gunakan. Namun hal itu tak berarti harus membatasi kebebasan dengan berbagai regulasi yang justru membuat masyarakat tak mampu menyuarakan hak - haknya. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia.

Dunia Hadapi Tantangan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Dunia sedang menghadapi tantangan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satunya karena banyaknya informasi - informasi yang tak memiliki dasar menjadi landasar atas kebebasan itu sendiri. 

Dr. Sven Grest mengatakan, pada dasarnya berpendapat dan menyampaikan ekspresi akan membawa masyarakat semakin mendekat pada kebenaran. Namun ada batasan yang membuat kebenarany justru tertutup. 

"Berbicara membawa kita semakin dekat pada kebenaran, masalahnya adalah kita tidak bisa yakin dengan   kebebasan karena kita sedang menghadapi tantangan menguji keyakinan itu ditengah banyaknya informasi palsu," kata Sven Grest.

Menurutnya, berbagai negara yang sudah menerapkan konsep kebebasan berpendapat dan bereskpresi masih tetap punya kendala. Selain itu, pola pikir masyarakat modern cenderung hanya ingin mendengar apa yang mereka dengar tanpa memastikan apakah informasi yang didengar memiliki nilai atau tidak. 

Ini dianggap Sven sebagai salah satu tantangan bagi masyarakat Global untuk tetap mempertahankan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sehingga, hak - hak masyarakat tetap bisa terwakili oleh berbagai produk hukum dan aturan yang dibuat dengan dasar kebebasan itu.

Pentingnya Sikap Toleransi sebagai Komponen Penegakan HAM

Rendahnya sikap toleransi menjadi perbincangan banyak negara di berbagai belahan dunia. Ini pula yang disampaikan Dr. Bican Sahin dari Ankara Turki saat menjadi pembicara di International Academy For Leadership di Gummerbasch, Jerman. 

Menurut Bican, saat ini banyak negara sudah menganut konsep liberal dan demokrasi dimana masyarakat dan komunitas diberi kebebasan untuk membentuk komunitas dan kebudayaannya sendiri. Namun disisi lain, masih ada kekhawatiran dari sebagian kelompok bahwa konsep ini akan berbahaya jika tak dibekali dengan aturan yang ketat.

"Sebagai contoh kebebasan untuk tak menyekolahkan anak, beberapa mendukung ini karena memahami bahwa setiap grup punya hak memutuskan. Tapi disisi lain, hal itu juga bertentangan dengan hak lain yang harusnya diterima anak," kata Bican. 

Dr. Bican Sahin dari Ankara Turki mengatakan, disinilah pentingnya toleransi diterapkan. Dimana satu kelompok dan kelompok lain bisa menerima perbedaan tanpa harus memecah belah komunitas itu sendiri. Mayoritas negara yang menganut paham liberal masih banyak yang belum mentolerir hal tersebut.

Ancaman Kebebasan Berkespresi Terjadi di Seluruh Dunia 

Jerman - Kebebasan berkespresi tengah menghadapi ancaman di berbagai belahan dunia. Salah satunya melalui media sosial. Seerat Khan, Manajer Advokasi dan Penjangkauan Digital Rights Foundation mengatakan, ancaman bagi kebebasan berkespresi dan berpendapat kerap dilontarkan di media sosial. Salah satu bentuknya adalah Cyber Mobbing atau Intimidasi Dunia Maya. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk indimidasi yang paling agresif. 

Ia mencontohkan banyaknya kasus dimana seseorang menyampaikan opininya di media sosial kemudian mendapatkan intimidasi hingga berujung pada penangkapan dan pemenjaraan. Menurutnya, jika seseorang menyampaikan opini di media sosial, negara harus melindungi sebagai salah satu bentuk perlindungan pada kebebasan bereskpresi. 

"Jika seseorang menyampaikan opininya itu merupakan hak, negara seharusnya melindungi bukan justru memenjarakan mereka. Di negara saya, ada kasus dimana mahasiswa menulis opininya kemudian mendapat banyak kecaman dan ancaman hanya karena tidak sependapat," kata Seerat Khan saat menjadi pembicara di International Academy For Leadership di Gummerbasch, Jerman. 

Menurut Seerat, kebebasan berekspesi dan kejahatan siber adalah dua hal yang berbeda. Indimidasi yang dilakukan melalui media siber merupakan kejahatan yang harus dikenai hukuman yang serius. Ia juga menilai, aksi intimidasi dan kejahatan siber merupakan ekspesi impulsif dan provokatif yang bersumber dari kurangnya pemahaman soal kebebasan berkespresi.

Kebebasan Publik Pengaruhi Kebijakan Ekonomi Sebuah Negara

Kebebasan Publik dan Kebebasan Politik menjadi salah satu indikator yang bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi sebuah negara. Ini dikatakan Dr. Bican Sahin saat menjadi pembicara di International Academy For Leadership di Gummerbasch, Jerman. 

Menurutnya, berbagai kebijakan yang tak berpihak pada kebebasan publik cenderung akan memperburuk situasi ekonomi sebuah negara. Hal ini banyak terlihat di negara-negara berkembang yang kerap mengubah banyak regulasi untuk menstabilkan perekonomian.

"Dikekangnya kebebasan publik dan kebebasan berpolitik akan memburuk eonomi. Beberapa negara akhirnya membuat kebijakan seperti menerapkan pajak ektra untuk menstabilkan perekonomian," kata Bican. 

Ia mengatakan, berdasarkan catatan sejarah , negara - negara maju dan kuat juga dipengaruhi dengan penerapan ekonomi inklusif dan stabilnya suasana politik. Hal inilah yang menjadi kekuatan penerapan konsep liberalisme pada sebuah negara.

Penerapan Konsep Populisme di Negara Liberal

Salah satu pembicara dalam International Academy For Leadership di Gummerbasch, Jerman, 

Dr. Sven Gerst menyebu penerapan konsep Populisme di sebuah negara merupakan sebuah pencapaian besar. Hal ini juga sesuai dengan konsep demokrasi liberal yang dianggapnya sebuah pencapaian dalam peradaban. 

"Demokrasi liberal adalah pencapaian peradaban. Hal ini yang membuat kita bisa menyuarakan hal-hal yang di zaman dahulu sulit untuk dikatakan apalagi sampai menjadi sebuah kebijakan negara," kata Sven. 

Kebijakan populis sebuah negara juga bisa berdampak pada masyarakat di seluruh dunia. Contohnya adalah bagaimana sebuah negara memperlakukan para pengungsi dari negara lain yang akan memasuki sebuah negara. Beberapa negara yang menerapkan kebijakan Populis akan berbeda menangani para pengungsi ini.

Hal ini juga bisa dilihat dari bagaimana negara membuat berbagai kebijakan hukum. Penerapan konsep populisme akan mempertimbangkan banyak hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Gereja Fraunkirsche, Simbol Persatuan, Harapan dan Kedamain dari Jerman

Gereja kebanggaan warga Dresden, Frauenkirche merupakan salah satu tujuan wisatawan yang datang ke Jerman. Gereja yang terkenal dengan sebutan ‘stone bell’ ini merupakan salah satu gereja yang masih berdiri pasca perang dunia ke II. 

Direktur Gereja Fraunkirsche, Dresden Maria Novlt mengatakan gereja ini merupakan salah satu gereja yang mengusung konsep damai dan rekonsiliasi untuk seluruh umat beragama. Meski mendapat julukan sebagai tempat paling sekuler di Jerman, gereja ini menjadi salah satu simbol persatuan, harapan dan kedamaian. 

"Setiap tahun sejak 1980 pemuda dengan lilin di tangan menyuarakan suara mereka tentang kedaiaman dan rekonsiliasi yang menjadi model gereja kami. Di Dresden kami membangun ulang gereja ini dengan menjadikan ia simbol persatuan harapan, kedamaian," kata Maria Novlt 

Gereja dengan arsitektur khas ini menarik banyak wisatawan datang berkunjung ke Dresden. Yang paling menarik perhatian adalah kubahnya yang megah. Pengunjung tak hanya dapat menikmati interior saja, tetapi juga dapat naik ke atas kubah dan melihat pemandangan memesona akan kota Dresden dari atas.

Jerman, Negara di Eropa yang Ramah Imigran

Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang sangat ramah terhadap imigran. Sejak beberapa tahun lalu, Jerman menyediakan berbagai program bagi imigran yang masuk ke negara itu. Philip Hartewig, Youth Leader Partai AFD di Saxony, Dresden Jerman mengatakan, awal kebijakan ini diterapkan mendapat banyak tentangan dari masyarakat utamanya sejumlah partai. 

"Banyak imigran yang datang ke Jerman dan butuh banyak usaha untuk mengatasi persoalan mereka. Tapi sejak lama, Jerman sudah menerima mereka sebagai bagian dari tatanan negara. Memang banyak penolakan di awal, namun saat ini kebijakan yang berpihak pada mereka juga banyak, karena secara tidak langsung mereka mendukung tatanan ekonomi di Jerman," kata Philip Hartewig.

Namun, seiring berjalannya waktu, Jerman membuktikan bahwa kedatangan para imigran bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Apalagi Jerman terkenal sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jerman bahkan menyediakan program khusus bagi anak - anak imigran untuk mengenyam pendidikan yang layak hingga masuk dalam tatanan demokrasi di kantor pemerintahan.

Penyediaan Lapangan Kerja, Cara Jerman Atasi Imigran 

Berbagai langkah dilakukan Pemerintah Jerman untuk mengatasi banyaknya imigran yang masuk ke negara itu. Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga para imigran bisa mandiri dan tak menjadi beban baru bagi negara. 

Philip Hartewig, Youth Leader Partai FDP di Saxony, Dresden Jerman mengatakan, Pemerintah Jerman terus mengupayakan ada regulasi yang membuat para imigran bisa bekerja utamanya di sektor - sektor yang membutuhkan tenaga kerja cukup banyak. 

"Partai kami terus mengupayakan ada perbaikan regulasi untuk mengatasi imigran ini. Sehingga tidak menjadi beban negara karena Pupulasi bertambah. Suaka mereka juga harus jelas," kata Philip Hartewig.

Menurutnya, sistem pemerintahan saat ini sudah cukup baik dalam memperlakukan para imigran. Namun Philip beranggapan upaya tersebut bisa lebih baik jika diselaraskan dengan berbagai kebijakan yang mengedepankan pendekatan hak asasi manusia. 

Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang sangat ramah terhadap imigran. Sejak beberapa tahun lalu, Jerman menyediakan berbagai program bagi imigran yang masuk ke negara itu. Tercatat imigran asal Suriah menjadi yang terbanyak masuk ke Jerman pasca perang saudara yang terjadi.

Pentingnya Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

Philip Hartewig menekankan pentingnya memberikan politik pada generasi muda saat ini.  Menurutnya, kemajuan zaman dan munculnya banyak pergerakan baru mau tak mau membuat anak muda harus memahami kondisi politik suatu negara. Partai AFD merupakan salah satu yang paling konsern dengan keterlibatan anak muda dalam dunia politik di Jerman. 

"Kami ingin mengubah arah politik yang lebih maju dengan melibatkan anak - anak muda. Kami ingin mengubah situasi karena generasi muda saat ini yang kan memegang kekuasaan di masa mendatang. Itu mengapa pendidikan politik penting diberikan sejak dini." kata Philip. 

Dikatakan Philip, ia dan partainya tengah berjuang untuk kembali memenangkan pemilu di Jerman. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menyediakan pendidikan politik gratis di berbagai kota di Jerman yang menyasar generasi muda.

Jerman dan Upaya Memerangi Terorisme 

Aksi teror yang terjadi di berbagai tempat dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian semua negara tak terkecuali Jerman. Aksi teror terjadi hampir di semua negara dengan gerakan ekstrimis yang berbeda-beda. Menurutnya, setiap negara termasuk Jerman punya cara tersendiri untuk menangani berbagai aksi kekerasan dan teror.

"Banyak aksi kriminal dan ekstrimis beroperasi di banyak negara. Kami ingin mengubah ini menjadi satu institusi pencegahan di setiap negara bagian. Nanti institusi ini akan mengatasi berbagai persoalan soal gerakan ekstrimis," kata Philip

Menurutnya, persoalan menangani berbagai gerakan radikal juga perlu penanganan dari semua pihak. Untuk itu, perlu ada sebuah lembaga khusus yang menjadi motor dari berbagai tindakan pencegahan tersebut. 

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, aksi teror terjadi di sejumlah negara. Mulai dari aksi penembakan brutal di Selandia baru yang menewaskan 40 orang lebih, hingga menimbakan di sebuah trem di Belanda yang menewaskan 3 orang.

Kapitalisme Kroni, Antara Upaya Peningkatan Ekonomi dan Monopoli 

Kapitalisme Kroni merupakan salah satu penyebab krisis yang terjadi di sejumlah negara. Istilah yang kerap digunakan untuk sektor ekonomi yang kesuksesan bisnisnya bergantung pada hubungan dekat antara pebisnis dengan pejabat pemerintahan. 

Dr. Bican Sahin saat menjadi pembicara di International Academy For Leadership mengatakan, kapitalisme kroni sebelumnya sudah diramalkan akan terjadi sejak berpuluh tahun silam. Contoh penerapan kapitalisme kroni Tak hanya itu, tingginya angka ketimpangan sosial juga menjadi salah satu tanda bahwa kapitalisme kroni tengah menguasai sebuah negara.

"Mereka tidak perlu banyak memahami apa itu pasar, mereka hanya perlu dekat dengan pemerintah dan penguasa. Kaum liberal menyebut tindakan ini sebagai Kapitalisme Kroni. Ini banyak terjadi di negara maju dan juga berkembang," kata Dr. Bican Sahin. 

Dikatakan Dr. Bican, pemberian konsesi dan fasilitas luar biasa terhadap konglomerat di sebuah negara biasanya tidak lepas dari faktor sejarah masa lalu. Berbagai fasilitas dan perjanian hanya diberikan kepada kroni-kroni penguasa. Demikian juga kesempatan dalam mengelola kekayaan alam selalu jatuh kepada orang dekat, kerabat dan kroni penguasa. 

Tak hanya negara eropa dan Amerika, negara-negara di Asia juga banyak yang menjalankan konsep ini. Indonesia misalnya. Mengutip angka yang pernah dikeluarkan World Bank, Indonesia berada di posisi ke 7 sebagai negara yang kroni kapitalismenya paling tinggi di dunia. Ini artinya hampir dua pertiga harta kekayaan konglomerat Indonesia didapat dari hasil bisnis yang terkolaborasi dengan penguasa.

Kapitalisme Kroni, Abai pada Kepentingan Publik 

Pemerintah diminta untuk segera memberantas Kapitalisme Kroni yang ada. Dr. Bican Sahin menyebutkan bahwa negara - negara yang membiarkan kapitalisme kroni terus berkembang terbukti kerap abai pada kepentingan publik. Menurutnya, para pengusaha yang menguasai hampir seluruh sektor perekonomian negara hanya berpaku pada keuntungan dan keberlangsungan bisnis saja. 

"Mereka hanya berpikir bagaimana bisnis ini berjalan dengan baik, dan bagaimana membuat pemerintahan juga tetap mengikuti jalur. Tindakan itu merupakan tindakan tak bermoral karena mengabaikan asas kepentingan publik. Padahal sebuah negara harusnya memikirkan apa yang terbaik untuk publik," kata Bican Sahin. 

Dikatakan Bican Sahin, ketimpangan yang terlihat nyata dalam sebuah negara menunjukkan betapa berperannya penerapan kapitalisme kroni dalam tatanan ekonomi sebuah negara. Ia menyebut salah satu langkah untuk memberantas kapitalisme kroni adalah dengan adanya pemerataan yang adil bagi warga negara. Selain itu, sistem politik pemerintahan juga harus diisi oleh orang - orang yang berintegritas dan punya pemahaman tentang eknomi negara secara luas.

Keadilan Sosial, Bentuk Pemenuhan Hak Publik 

Salah satu instrumen dan aplikasi dari keadilan sosial adalah dibentuknya sebuah aturan dan instrumen hukum untuk melindungi masyarakat. 

Menurutnya, konsep keadilan sosial belum bisa dijalankan secara utuh jika negara tak memiliki instrumen hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak warga negaranya. 

"Kaum liberal berpikiran keadilan sosial adalah konsep jika tidak ada artinya. Tapi terbukti keadilan sosial membuat semua masyarakat setara. Untuk mengaplikasikan itu, dibutuhkan sebuah tatanan hukum yang jelas," katanya. 

Dr. Bican mengatakan, dalam masyarakat ada aturan yang harus dijalankan. Begitu pula sebuah negara yang sudah seharusnya menjamin hak-hak warga negara. Memastikan semua kelompok dan golongan masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama serta mendapatkan hukuman yang sama tanpa memandang status sosial.

Tamasya pertama kami lakukan di kota Koln. Satu diantara kota bersejarah dalam perkembangan Jerman. Di sana kami masuk ke katedral terbesar yang ada di sana, dan melihat bagaimana hiruk pikuk kota tersebut. 

Tak habis disitu tamasya berikutnya kami melanjutkan perjalanan ke Buchenwald. Di sini saya cukup terperangah, Jerman mau membuka cerita masa kelam mereka di zaman Nazi pimpinan Adolf Hitler dahulu. 

Saya pun terperangah begitu mendengar penjelasan soal Buchenwald. Di sini saya melihat langsung sisa-sisa alat penyiksaan, bahkan saya melihat sendiri, ada tulisan orang-orang Indonesia yang pernah juga ikut ditawan di sana. 

Akhirnya, masuk ke hari terakhir. Di sini keharuan pun muncul. Semua rata-rata meneteskan air mata. Karena berasa cepat sekali perpisahan dengan rasa kekeluargaan yang telah menyatu selama dua pekan. Di ruang makan, Betina akhirnya menyerahkan kepada kami sertifikat dan sebuah flashdisk, yang berisikan materi. Tak habis disitu, sebelumnya paper kamipun selama dua pekan tentang masyarakat terbuka atau open society serta liberalisme, dijadikan concept paper bagi kemajuan IAF. Tentu saya, memasukkan perihal Papua yang masih minim perhatian. Serta soal politik Pilpres, dan identitas di Indonesia yang kian menyeramkan. Ada satu solusi yang saya sampaikan, hal ini sangat berkaitan dengan semua pelajaran yang saya dapatkan tentang liberalisme. Indonesia harus berbenah, serta mengajarkan politik sedari dini. Namun harus melunturkan sekat agama, dan kesukuan. Usulan saya ini disambut baik oleh Sven Grest, pengajar kami. 

Terima kasih tak terhingga untuk FNF Indonesia, atas terpilihnya saya mengikuti kegiatan ini. Selain pelajaran berharga mengenai masyarakat terbuka dan liberalisme, saya mendapatkan saudara dan jaringan baru, yang tak hanya satu negara, melainkan puluhan negara. Dan yang menjadi catatan penting adalah, hanya saya yang seorang jurnalis di sana. Sekali lagi, terima kasih FNF Indonesia untuk pengalaman berharga ini. 

*Artikel ini adalah tulisan dari delegasi IAF asal Indonesia, Marhasak Reinardo Sinaga yang bekerja sebagai Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak.