Democracy
Reformasi Birokrasi Berbasis Kebudayaan dalam Sistem Demokrasi

reformasi Birokrasi
© Mufid Majnun from Unsplash

Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Gerak Pemberdayaan (LeGePe) menyelenggarakan Pelatihan Reformasi Birokrasi Berbasis Kebudayaan dalam Sistem Demokrasi. Kegiatan ini diikuti oleh 22 peserta ASN di lingkungan  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tahun ini, FNF Indonesia dan LeGePe melaksanakan 3  Pelatihan Reformasi Birokrasi bagi ASN yaitu Pelatihan Reformasi Birokrasi bagi ASN I 13-14 September 2021, Pelatihan reformasi Birokrasi bagi ASN II 15-16 September 2021, Pelatihan Reformasi Birokrasi III 20-21 SEptember 2021.

Tujuan FNF Indonesia dan Lembaga Gerak Pemberdayaan menyelenggarakan pelatihan ini adalah melatih para ASN untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan berkomunikasi secara horizontal dan vertikal baik secara internal di lingkungan birokrasi, maupun ekternal sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator dengan /antar kedinasan, stakeholder dan masyarakat.

Dalam Pelatihan ini, para ASN menerima materi dari narasumber Ida Budiawati (Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan Koordinator LeGePe Warsito Ellwein.

Ida Budiawati membawakan materi pada topik Penyelenggaraan Pemerintahan Konstitusional Berbasis Nilai-Nilai Lokal untuk Menopang Reformasi Birokrasi. Ida menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa nilai budaya unggul dan kearifan lokal di daerah dapat mendorong pertumbuhan demokrasi. Seperti nilai tepaslira (tenggangrasa), kesabaran, keuletan, melayani, jujur, pantang menyerah, keselarasan, yang bisa diterapkan dalam sistem birokrasi. Dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam wujud formal reformasi birokrasi, Ida yakin bahwa hal trsebut akan mendorong terjadinya perubahan budaya aparatur (ASN) yang lebih baik di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, Warsito Ellwein fokus pada materi Reformasi Birokrasi Berbasis Kebutuhan masyarakat. Hal penting yang perlu dipahamai oleh para ASN adalah bahwa reformasi birkokrasi harus mampu mengkonsolidasikan dan menisnergikan kegiatan, kebutuhan, dan potensi yang ada pada seleuruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan integritas, kompetensi sosial & kompetensi akademik oleh para ASN dalam birokrasi. Warsito memberikan contoh Jawa tengah yang berbasis semboyan“Jateng Gayeng” yang merepresentasika nilai-nilai kearifan lokal seperti bloko suto, guyup, rukun, gotong royong, rembugan, toleran, apa adanya, ramah dan menggembirakan. Warsito menghimbau agar para ASN menerapkan nilai-nilai tersebut dalam perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

Selain menerima materi dari Narasumber, peserta juga melakukan diskusi kelompok  untuk mendiskusikan kendala dan tantangan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing dan bagaimana merancang strategi untuk mendukung perwujudan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi.

Pada diskusi kelompok, peserta dibagi ke dalam 3 grup yang terdiri dari:

1.  Jangka Pendek:(Pola Komunikasi Dalam) Kerja Birokrasi Menjawab Tantangan Pandemi Covid-19.

2. Jangka Menengah:(Pola Komunikasi Dalam) Kerja Birokrasi Menjawab Tantangan Pembangkitan Dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Badai Pandemi Covid-19.

3. Jangka Panjang:(Pola Komunikasi Dalam) Kerja Birokrasi Menjawab Tantangan Penggerakan Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Kegiatan Pelatihan ditutup dengan presentasi hasil rancangan Rencana Aksi (Action Plan).